Dana Bagi Hasil (DBH): Tujuan, Prinsip, dan Jenis

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada tempat berdasarkan angka persentase khusus untuk mendanai keperluan tempat di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Tujuan DBH adalah untuk melakukan perbaikan keseimbangan vertikal pada pusat dan tempat bersama dengan mencermati potensi tempat penghasil.

Pembagian DBH dilaksanakan berdasarkan prinsip by origin. Penyaluran DBH dilaksanakan berdasarkan prinsip Based on Actual Revenue. Maksudnya adalah penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (Pasal 23 UU 33/2004). Jenis-jenis DBH meliputi DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH Pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan Cukai Hasil Tembakau. Sedangkan DBH SDA meliputi Kehutanan, Mineral dan Batu Bara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pengusahaan Panas Bumi dan Perikanan.

DBH PBB dan PPh dibagi kepada tempat penghasil bersama dengan porsi yang ditetapkan di dalam UU No. 33/2004.
DBH CHT dan DBH SDA dibagi bersama dengan imbangan Daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar, dan Daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan mendapatkan bagian pemerataan bersama dengan porsi khusus yang ditetapkan didalam UU.

A. PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 21 mengatakan komposisi pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli tempat dibagi menurut tipe pendapatan yang terdiri atas :

– Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang seterusnya disebut Pajak, adalah kontribusi perlu kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang berwujud memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak meraih imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

– Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang seterusnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau dukungan izin spesifik yang spesifik disajikan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan orang teristimewa atau Badan.

– Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Jenis pendapatan yang mencakup anggota laba atas penyertaan modal terhadap perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta.

– Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak terhitung model pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada tempat untuk mendanai keperluan tempat didalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

– Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Dana bagi hasil, sesudah itu disebut DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada tempat berdasarkan angka takaran untuk mendanai keperluan tempat didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH Pajak adalah anggota tempat yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak Penghasilan Pasal 21. DBH Sumber Daya Alam adalah anggota tempat yang berasal dari penerimaan sumber energi alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

Jenis pendapatan ini adalah merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber energi alam yang pengalokasiannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

– Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum, sesudah itu disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan bersama obyek pemerataan kapabilitas keuangan antar tempat untuk mendanai keperluan tempat didalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

– Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus, sesudah itu disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada tempat tertentu bersama obyek untuk menolong mendanai kesibukan tertentu yang merupakan urusan tempat dan cocok bersama prioritas nasional.