BAB I

PENDAHULUAN

a.    Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekaligus kinerja pemerintahan daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bersih, bertanggungjawab dan memberikan manfaat (benefit) dan dampak (impact) dari hasil (outcome) yang diperoleh.

Reformasi pengelolaan keuangan dilatarbelakangi oleh kebutuhan penyesuaian peraturan perundang-undangan. Dengan semakin besarnya belanja yang dikelola oleh pemerintah daerah, diperlukan suatu metode pengawasan yang memadai selain pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Bentuk pengawasan diperlukan baik secara internal melalui SPIP, maupun eksternal melalui pelibatan, masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, seiring dengan ditempatkannya pajak dari masyarakat sebagai salah satu sumber utama penerimaan dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan.

Dengan dasar tersebut, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdiri sebagai bagian Reformasi Birokrasi untuk melaksanakan seluruh proses kepemerintahan dalam rangka merealisasikan keinginan bersama untuk mewujudkan Good Governance. SAKIP menuntut adanya sinergitas   antara   proses Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan sampai Evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja.

Pada kondisi terkini, evaluasi terhadap AKIP merupakan isu paling strategis dalam SAKIP karena pada akhir prosesnya akan dapat mencerminkan optimal atau tidaknya kinerja dari tiap-tiap lembaga/ instansi pemerintah. Sebab hal ini dapat memperlihatkan sejauh mana kemajuan instansi  pemerintah  dalam  menerapkan manajemen kinerja yang berfokus pada hasil; pembangunan sistem, pengukuran, pengumpulan data kinerja dan pelaporan kinerja; perkembangan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan program; serta perkembangan pelaksanaan kemajuan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

LKJ merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban atas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja, baik yang telah berhasil maupun yang belum dapat dicapai. Penyusunan LKJ ini telah didasarkan pada Peraturan  Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam LKJ ini diuraikan perencanaan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi selama periode tahun 2017.

b.    Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya laporan kinerja (LKj) ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban sesuai petunjuk pedoman sebagaimana tersebut dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun. 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran penyajian data kuantitatif maupun kualitatif sesuai urusan perangkat daerah penunjang bidang pendapatan.

c.      Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang dijabarkan melalui fenomena pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi selama ini,  serta kajian dari isu-isu strategis pembangunan baik isu internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, maupun isu dan kebijakan strategis Provinsi Jawa Barat, isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi pada periode 2016-2021 yang berkaitan dengan keuangan daerah adalah Masih Rendahnya Pendapatan Asli Daerah.

Dalam kurun waktu tahun hingga 2017, APBD Kabupaten Sukabumi mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Sebagaimana diketahui, sumber pendapatan daerah terdiri atas:

  • Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  terdiri  dari  kelompok  Pajak  Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang  Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
  • Dana Perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
  • Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  yang meliputi pendapatan hibah dan dana penyesuaian otonomi khusus.

Selama kurun waktu 2017-2018, realisasi pendapatan asli daerah (PAD)  sebenarnya meningkat  sebesar  59,53% dari yang direncanakan pada jangka menengah. Semua unsur PAD menunjukan trend meningkat (pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah). Kenaikan dari unsur PAD menggambarkan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang telah dilakukan khususnya pajak daerah sebagai unsur yang dominan dalam memberikan kontribusi terhadap PAD.

Hal ini mengindikasikan bahwa gerak perekonomian Kabupaten Sukabumi terus tumbuh karena meningkatnya pajak daerah berarti telah terjadi peningkatan pergerakan perekonomian daerah khususnya dunia usaha. Kontribusi Pendapatan Asli   Daerah   terhadap   total   Pendapatan   Daerah   Kabupaten Sukabumi tahun 2018 sebesar 89,82% yang menunjukkan peningkatan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sukabumi.

Kinerja Pelayanan BAPENDA menurut bidang dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pelayanan Sekretariat

Sekretariat BAPENDA Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan antara lain: mengkoordinasikan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas, administrasi keuangan, pelayanan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, sarana prasarana, berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas.

B. Pelayanan di Bidang Pajak Daerah I dan Pajak Daerah II

Bidang Pajak I dan Pajak II dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan antara lain :

  1. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek pajak sebagai bahan penentuan target pendapatan pajak daerah;
  2. Membuat surat teguran kepada WP yang belum mengembalikan Surat Pendaftaran Obyek Pajak (SPOP);
  3. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan piutang daerah mendasarkan data wajib pajak dan daftar kewajiban pihak lain kepada daerah yang belum terbayarkan sebagai bahan penagihan penerimaan pendapatan daerah;
  4. Melaksanakan pemutakhiran data baik obyek maupun subyek pajak;
  5. Melaksanakan penatausahaan hasil pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek pajak daerah;
  6. Melaksanakan penyusunan dan pemutakhiran Sistem Informasi Manajemen Obyek Pajak (SISMIOP);
  7. Melaksanakan penghitungan, penetapan, dan angsuran pajak daerah;
  8. Melaksanaan penetapan Daftar Piutang Daerah;
  9. Melaksanakan pengawasan penghitungan, penetapan dan angsuran pajak daerah;
  10. Penyiapan keterangan NJOP kepada WP untuk keperluan penghitungan BPHTB dalam hal SPPT belum diterbitkan atau WP kesulitan untuk menghitung atas permintaan WP;
  11. Menyusun konsep Keputusan Persetujuan Angsuran Pajak;
  12. Melakukan pemeriksaan pajak;
  13. Menyiapkan konsep keputusan restitusi pajak dan retribusi daerah;
  14. Melaksanakan pelayanan terhadap pengajuan perubahan obyek dan subyek pajak, keberatan, angsuran, permintaan formulir keringanan pembebanan pajak daerah;
  15. Melaksanakan penerimaan laporan/pemberitahuan bulanan notaris/PPAT, Kantor Pertanahan, Kantor Lelang Negara;
  16. Menyusun pedoman pelayanan pajak daerah;
  17. Melaksanakan pembukuan penerimaan pajak daerah berdasarkan pada pedoman penerimaan pajak daerah;
  18. Melaksanakan pengawasan pelayanan pajak daerah;
  19. Melaksanakan penagihan kepada wajib pajak daerah;
  20. Melaksanakan pembukuan penerimaan pajak daerah;
  21. Melaksanakan pembinaan pengelolaan pajak daerah;
  22. Melaksanakan pengawasan penagihan pajak daerah;
  23. Melaksanakan pemrosesan administrasi penagihan piutang daerah;
  24. Melaksanakan pemberitahuan kepada WP yang masa pajaknya jatuh tempo;
  25. Membuat daftar WP yang jatuh tempo namun belum melunasinya;
  26. Menyusun Surat Teguran kepada WP;
  27. Menyusun Surat Paksa untuk WP yang belum melunasi pajaknya;
  28. Membuat daftar WP yang surat paksanya telah jatuh tempo;
  29. Membuat surat perintah melakukan penyitaan;
  30. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan PBB P2.

C. Pelayanan Bidang Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya

  1. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Bagi Hasil; Bidang Retribusi Daerah; dan Bidang PAD bukan Pajak;
  2. melakukan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Bagi Hasil; Bidang Retribusi Daerah; dan bidang PAD bukan Pajak;
  3. Melaksanakan pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang Bagi Hasil; Bidang Retribusi Daerah; dan Bidang PAD bukan Pajak;
  4. Melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi bagi hasil, retribusi dan PAD bukan Pajak;
  5. Melaksanakan pengkoordinasian Penyusunan laporan target dan realisasi bagi hasil, retribusi dan PAD bukan Pajak.

d. Struktur Organisasi

BAPENDA menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 78 Tahun 2016 mempunyai tugas  membantu  Bupati  dalam  melaksanakan  fungsi  penunjang  urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pendapatan Daerah.

Sedangkan menurut Pasal 4 ayat (2) fungsi BAPENDA adalah:

a.    penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah selain PBB dan BPHTB; Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB; Bagi Hasil dan PAD bukan Pajak.

c.    pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; bidang Pajak 1; bidang Pajak 2; Bidang Bagi Hasil dan PAD bukan Pajak; Kelompok Jabatan Fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Badan;

d.    pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas kesekretariatan; bidang Pajak 1; bidang Pajak 2; Bidang Bagi Hasil dan PAD bukan Pajak; Kelompok Jabatan Fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Badan;

e.    pembinaan Administrasi di Lingkungan Badan.

f. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan Daerah;

g.    pembinaan pelayanan publik di lingkungan Badan pendapatan Daerah;

h.    pembinaan terhadap pengelola pendapatan asli daerah dan wajib pajak;

i.     pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

j.     pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;

k.    pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan

l.     pelaporan hasil pelaksanaan tugas;

Struktur Organisasi BAPENDA

e.      Dasar Hukum

Landasan  Hukum  yang  menjadi  dasar  penyusunan  Renstra  BAPENDA adalah

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah• Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah•Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  75,  tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang, Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara   Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  8. Undang-Undang  Nomor 28 Tahuh 2009 tenang Pajak Daerah dan  Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan   dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar  Akuntansi Pemeritahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana  Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem   Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik   Indonesia Nomor 4576);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,  Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 Seri A);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016   tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat 7/183/2016);
  24. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 78 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;