BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, yang disusun dengan mengacu kepada dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan indikatif Perangkat Daerah, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renstra SKPD dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar I-1

Proses Penyusunan Renstra SKPD

Landasan hukum bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Keterkaitan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar I-2

Keterkaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sukabumi merupakan sebuah Perangkat Daerah yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kabupaten Sukabumi terutama yang berkenaan dengan pendapatan daerah. Diarahkan untuk mewujudkan terciptanya sebuah tata pengelolaan keuangan yang akuntabel serta dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 yaitu Mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sukabumi khususnya BAPENDA Kabupaten Sukabumi tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing. Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi secara optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah Sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Arah Pembangunan pada periode 5 (Lima) Tahun setelah Rencana Strategis Tahun 2010 sampai Tahun 2015 berakhir kemudian diteruskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD)Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016–2021, sehingga BAPENDA Kabupaten Sukabumi wajib untuk menyusun dan menetapkan arah dan tujuan selama lima tahun kedepan yang di implementasikan kedalam Rencana Strategis Tahun 2016–2021 BAPENDA Kabupaten Sukabumi.

  1. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang menjadi dasar penyusunan Renstra BAPENDA adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­ Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang Undang, Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang Undang, Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang Undang, Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahuh 2009 tenang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ???? Nomor ??, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemeritahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  18. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 Seri A);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat 7/183/2016);
  24. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 78 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;
  1. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sukabumi ini adalah sebagai berikut:

  1. Maksud:

1.    Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan di BAPENDA Kabupaten Sukabumi,

2.    Merealisasikan sasaran program dan kegiatan yang telah direncanakan, sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai dalam periode 5 (lima) tahun ke depan.

b.      Tujuan:

a.    Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur.

b.    Menjamin konsistensi perencanaan teknis BAPENDA Kabupaten Sukabumi dengan Visi dan Misi pasangan Bupati/ Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan di dalam RPJM Daerah Kabupaten Sukabumi.

c.    Terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah;

d.    Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;

e.    Memudahkan pemanfaatan sumber daya secara efisiensi, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

f.     Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk LAKIP BAPENDA Kabupaten Sukabumi maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Kepala Daerah;

g.    Memudahkan dalam membuat Laporan Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah.

  1. Sistematika Penulisan

Sistematika Pelaporan rencana strategis ini adalah sebagai berikut

BAB I    PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Dikemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/ kabupaten/ kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

  • Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

  • Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

  • Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II   GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

  1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala perangkat daerah. Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme).

  • Sumberdaya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/ modal, dsb.

  • Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menjelaskan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/ target Renstra, dan/ atau indikator kinerja pelayanan dan/ atau indikator lainnya.

  • Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III  ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

  1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

  • Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Bagian ini mengemukakan tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program bupati dan wakil bupati terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi bupati dan bupati tersebut.

  • Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra provinsi

  • Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

  • Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

  1. Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama lima tahun periode Renstra.

  • Strategi dan Kebijakan

Pada bagian ini dijelaskan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mewujudkan rencana yang telah disusun selama periode Renstra

BAB V   RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dijelaskan ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Sebagai ukuran untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

BAB VII PENUTUP