Dasar Pembentukan BAPENDA

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah  di bidang pendapatan daerah.  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi terdiri dari :

Kepala Badan;

Sekretariat, membawahkan :

  • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  • Sub Bagian Keuangan;
  • Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;

Bidang Pajak Daerah1, membawahkan:

  • Sub Bidang Pendataan;
  • Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi;
  • Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan.

Bidang Pajak Daerah 2, membawahkan:

  • Sub Bidang Pendataan;
  • Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi;
  • Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan.

Bidang Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah bukan Pajak, membawahkan:

  • Sub Bidang Bagi Hasil;
  • Sub Bidang Retribusi Daerah;
  • Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Kelompok Jabatan Fungsional.

 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas membantu Bupati dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
  2. Pelaksaan kebijakan daerah dibidang pendaftaran, pendataan dan Penetapan Pajak Daerah selain PBB dan PBHTB ; Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan PBHTB; Bagi Hasil dan PAD Bukan Pajak;
  3. Pemantauan, eavluasi, dan pelaporanpelaksanaan tugas Kesekretariatan; Bidang Pajak Daerah 1; Bidang Pajak Daerah 2; Bidang Bagi Hasil dan PAD Bukan Pajak; Kelompok Kerja Fungsional dan Unit Kerja Lainnya di lingkungan Badan;
  4. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas Kesekretariatan; Bidang Pajak Daerah 1; Bidang Pajak Daerah 2; Bidang Bagi Hasil dan PAD Bukan Pajak; Kelompok Kerja Fungsional dan Unit Kerja Lainnya di lingkungan Badan;
  5. Pembinaan admnistrasi di lingkungan Badan;
  6. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan Daerah;
  7. Pembinaan Pelayanan publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
  8. Pembinaan terhadap pengelola pendapatan asli daerah dan wajib pajak;
  9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikanoleh Bupoati sesuai dengan tugas dan fungsunya;
  10. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya;
  11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pe;laksanaan tugas; dan
  12. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

 

Melalui tugas dan fungsi  tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.